energi

energi

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Soal Facebook, Menkeu Tegaskan Dapat Uang di RI Harus Bayar Pajak

Jakarta – Pasca menagih utang pajak Google terhadap Indonesia, kini giliran pajak perusahaan over the top (OTT) lain, seperti Facebook dan Twitter yang menjadi incaran. Pasalnya perusahaan-perusahaan internet atau teknologi itu berbisnis dan memperoleh penghasilan di Indonesia, sehingga memiliki kewajiban membayar pajak.

Hal itu diakui Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati saat berbincang dengan wartawan di kantornya, seperti ditulis Selasa (20/6/2017). “Pada prinsipnya, kalau ada operasi di sini yang menghasilkan penerimaan, dia menjadi objek pajak,” tegasnya.

Tak pandang bulu, basis perusahaan ada di luar negeri atau di dalam negeri, karena bisnis yang dilakoni, seperti Facebook dan Twitter telah menghasilkan pundi-pundi penerimaan yang menjadi objek pajak wajib membayar pajak penghasilan badan.

“Subjeknya mau di luar negeri atau di dalam negeri, tidak jadi soal karena dia men-generate satu objek pajak baru. Kalau nanti kebijakan dari Menkominfo yang mengharuskan mereka jadi subjek pajak di Indonesia karena aktivitas di Indonesia, mereka jadi Bentuk Usaha Tetap (BUT),” jelas Sri Mulyani.

Selama ini, pemerintah mengaku banyak sekali perusahaan asing di Indonesia yang tidak pernah menyetor pajak dengan segala macam dalih, salah satunya tidak mendaftarkan diri sebagai BUT. Padahal perusahaan seperti Google, Yahoo, Facebook, dan Twitter memperoleh omzet dari jasa periklanan di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Muhammad Haniv sebelumnya pernah mengungkapkan, perusahaan-perusahaan raksasa internet itu tidak memenuhi ketentuan membayar pajak, meski ada jenis pajak yang mereka bayarkan.

“Google, Facebook, Twitter dan Yahoo bayar pajak, tapi cuma PPh Pasal 21 dan 23 untuk orang lain, seperti karyawannya. Tapi untuk PPh Badan, tidak bayar sama sekali,” tegas Haniv.

Terakhir, Haniv mengaku, Direktorat Jenderal Pajak terus mengejar utang pajak Facebook yang ditaksir senilai miliaran rupiah. Ditjen Pajak sudah meminta perusahaan raksasa asal Irlandia itu untuk menyerahkan transaksi keuangannya.

“Facebook dan Google yang kita incar sekarang karena banyak iklannya. Sementara iklan di Twitter sudah berkurang,” katanya.

Dia menjelaskan, Ditjen Pajak meminta pihak Facebook atas data transaksi keuangannya dari orang pribadi yang mengiklankan produk maupun jasanya di Facebook. Pendapatan Facebook dari pengiklan orang pribadi inilah yang belum dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26.

PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP luar negeri, selain BUT di Indonesia.

“Kita minta data ke Facebook walaupun pembayaran iklan dari orang pribadi ke mereka tidak begitu besar,” jelas Haniv.

Lebih jauh Haniv melanjutkan, Facebook sudah memotong pendapatan yang diperoleh dari para pengiklan berbentuk badan usaha dengan menggunakan PPh Pasal 26 sebesar 20 persen. Pasalnya, Irlandia dan Indonesia tidak memiliki tax treaty, yaitu perjanjian perpajakan antara dua negara untuk mencegah pajak berganda.

“Jadi pembayaran iklan oleh konsumen di Indonesia sudah dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20 persen, sehingga kita tidak terlalu kehilangan besar (pajaknya). Misalnya Anda iklan di Facebook senilai Rp 2 miliar, mereka hanya menerika Rp 1,6 miliar, dan yang Rp 400 juta masuk ke negara,” dia menerangkan.

Akan tetapi, dia menambahkan, pajak atas hasil pendapatan iklan dari orang pribadi belum dipotong dengan PPh Pasal 26, sehingga inilah yang menjadi target utama penagihan Ditjen Pajak. “Nilainya ratusan miliar lah (utang pajak). Ini yang mau kita tagih,” tegas Haniv.

Saat ini, Haniv mengatakan, Facebook masih dalam pemeriksaan Ditjen Pajak. “Facebook pemeriksaan biasa karena mereka tidak melawan. Kalau kita suratin Facebook ke Irlandia pun, ada yang datang ke sini karena punya konsultan di sini tapi. Mereka bilang tidak memiliki BUT di Indonesia, apalagi alamatnya tidak ada di sini,” tandas Haniv.

Sumber: Liputan 6

Alasan Peluncuran Uang Rupiah Baru Tak Menunggu UU Redenominasi

Jakarta – Bank Indonesia (BI) tengah mensosialisasikan dan mendistribusikan uang rupiah baru emisi 2016 yang memiliki desain cukup berbeda dengan uang rupiah sebelumnya. Uang rupiah baru ini telah diluncurkan Presiden RI Joko Widodo pada 19 Desember lalu.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga sedang mendorong DPR RI untuk membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi atau penyederhanaan mata uang dengan mengurangi angka nol.

Mengapa Bank Indonesia tidak meluncurkan uang baru saat RUU redenominasi disahkan? Padahal jika RUU redenominasi disahkan, Bank Indonesia kembali akan mengenalkan uang baru.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara menjelaskan setidaknya ada dua alasan utama mengapa Bank Indonesia lebih memilih meluncurkan uang rupiah baru sekarang.

Pertama, uang yang beredar sekarang mayoritas belum sesuai dengan Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang mata uang. ‎ Undang-undang tersebut antara lain mengatur mengenai ciri-ciri umum dan khusus yang dimuat dalam uang Rupiah.

“Salah satu ciri umum khususnya pada uang Rupiah kertas adalah pencantuman tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan RI dan frasa ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’,” kata Tirta saat berbincang dengan Liputan6.com, Selasa (27/12/2016).

Sama seperti uang kertas, salah satu ciri umum untuk uang Rupiah logam adalah harus ada pencantuman frasa ‘Republik Indonesia’. Maka dari itu semua harus disesuaikan.

Sedangkan untuk alasan ke dua, Tirta mengaku pembahasan RUU redenominasi di DPR sampai saat ini belum menemui kepastian. “Sementara itu, kebijakan Redenominasi sampai saat ini masih dalam pembahasan dan finalisasi antara DPR dengan Pemerintah serta BI,” tegas dia.‎

Untuk diketahui, BI meluncurkan 11 uang rupiah Emisi 2016 dengan gambar pahlawan baru. Peluncuran uang rupiah baru ini dilakukan‎ langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Uang rupiah baru yang akan diluncurkan tersebut terdiri atas tujuh pecahan uang rupiah kertas dan empat pecahan uang rupiah logam. Uang rupiah baru ini akan menampilkan 12 gambar pahlawan nasional.

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Suhaedi menjelaskan, uang rupiah kertas yang akan diterbitkan terdiri atas nilai nominal Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, Rp 20 ribu, Rp 10 ribu, Rp 5.000, Rp 2.000, dan Rp 1.000.

Sedangkan uang rupiah logam terdiri atas pecahan Rp 1.000, Rp 500, Rp 200, dan Rp 100.

Sumber: Liputan 6